“Kami menyadari banyak perlawanan di lapangan. Namun, dengan keutuhan dan persatuan nasional berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, insyaallah semua tantangan ini akan kita selesaikan. Kekayaan alam Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Menhan RI.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim gabungan Satgas PKH, ditemukan pelanggaran terkait kegiatan pertambangan emas dan pemenuhan ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan. Pelanggaran tersebut tercatat seluas 270,459 hektare di dalam area IUP dan 1.054,566 hektare di luar area IUP.
Dalam kegiatan, tampak hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. S.E., M.Si., Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. serta Gubernur Papua Tengah dan unsur terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kehadiran Pangdam merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap sinergi antar lembaga negara dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya terkait penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan yang bermasalah.
Dalam peninjauan tersebut, Menhan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH menegaskan bahwa langkah penertiban ini menjadi momentum awal implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, khususnya dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah tegas Pemerintah Republik Indonesia dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan perizinan dan tata kelola kawasan hutan. Peninjauan lapangan tersebut menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengawasan, menegakkan hukum, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui langkah penertiban ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, menindak pelanggaran sesuai hukum, serta menjaga agar pemanfaatan kekayaan alam di Papua Tengah dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menhan RI juga menjelaskan bahwa upaya penertiban melibatkan sinergi 12 lembaga negara yang tergabung dalam Satgas PKH. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum, sekaligus mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.
NABIRE, PAPUA TENGAH – Panglima Kodam XXIX/Mambruk, Mayjen TNI Aminton Manurung, S.I.P., mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, dalam peninjauan lokasi produksi pertambangan PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL), sekaligus menyaksikan penegasan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Kristalin Eka Lestari yang mencakup area seluas 3.500 hektare di Kabupaten Nabire. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20261012/01/001 Tahun 2026.
Penertiban aktivitas pertambangan yang melanggar aturan diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian kawasan hutan, serta memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kekayaan alam Papua merupakan aset strategis bangsa yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat dan mendukung kepentingan nasional.
